Calon PM Belanda Janji Tutup Seluruh Masjid dan Larang Quran

Politisi partai sayap kanan anti-Islam Belanda, Geert Wilders, berjanji akan menutup semua masjid dan melarang Al-Quran, seperti yang tertuang dalam manifesto politiknya menjelang pemilihan umum parlemen tahun depan. 

"Semua masjid dan sekolah Islam akan ditutup, Al-Qur'an dilarang," bunyi dokumen manifesto Wilders yang memaparkan janji-janji pemilu Partai Kebebasan (PVV) menjelang pemilu legislatif yang akan digelar pada Maret 2017 mendatang.

Dalam manifesto yang cuplikannya diunggah ke akun Twitter Wilders itu, disebutkan juga bahwa PVV berjanji akan memutarbalikkan "Islamisasi" di negara itu dengan sejumlah langkah, termasuk menutup perbatasan dan pusat penampungan pengungsi, serta melarang masuk imigran asal negara Islam dan penggunaan hijab di ruang publik. 

Untuk menggalang dukungan, partai pimpinan Wilders juga berjanji akan memangkas seluruh bantuan asing dan meningkatkan pendanaan untuk polisi dan sistem keamanan. 

Terlepas dari krisis imigran yang melanda Eropa sejak setahun terakhir, jajak pendapat menunjukkan dukungan untuk partai PVV terus menurun, bahkan di urutan terbuncit di antara koalisi Partai Buruh dan Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi yang dipimpin Perdana Menteri Mark Rutte.

Akhir tahun lalu, jajak pendapat memprediksi bahwa dukungan untuk PVV akan meningkat drastis, dan partai ini akan mampu mengamankan 38 kursi dari 150 kursi parlemen. Namun, hal itu sulit terbukti dengan dukungan yang terus menurun. 

Krisis imigran merupakan isu yang terpolarisasi di Belanda, negara Eropa dengan pendunduk sebanyak 17 juta orang. Di negara ini, krisis imigran selalu berujung pada perdebatan sengit dan diwarnai oleh sejumlah serangan di pusat penampungan pengungsi.

Wilders, yang akan diadili atas tuduhan menginisiasi kebencian rasial pada Oktober mendatang, menyatakan akan melakukan apapun agar referendum dapat digelar di Belanda, untuk menentukan apakah negara itu akan tetap berada di Uni Eropa. Padahal, hal ini sudah pernah ia serukan pada Juni lalu, menyusul referendum Brexit, namun tak disambut publik.

Tweet